Pembangunanisme

Jurnal Indoprogress menyebut gejala ini “The Rise of Technocracy”, atau kebangkitan teknokrasi. Dalam diskusi itu, Windu Jusuf bilang: “apakah hidup terbaik hanya ditentukan oleh teknokrat?” Teknokrat yang dia maksud: berkuasanya kalangan berpendidikan tinggi pasca peristiwa geger 1965.

Kala itu, para ahli berjuluk “mafia Berkeley” duduk di kursi pengambil kebijakan. Alhasil, perekonomian indonesia menggelinding di atas aspal ekonomi mazhab “pembangunanisme”. 

Gejalanya: dana investasi dari Amerika Serikat masuk ke Papua, bahkan sebelum sebagian pulau itu resmi bergabung ke pangkuan republik. Malapetaka Januari 1974 alias Malari, salah satunya juga dilatarbelakangi investasi asing. Ketika itu dana datang dari Jepang. Dan rupanya, sampai sekarang kita nggak kemana-mana. 

Invasi “pembangunanisme” ke kawasan lindung komodo jadi anasir terkini. Demi investasi dan mimpi meraup keuntungan lewat sektor pariwisata, “naturalisme” dikesampingkan. Padahal, nampaknya selama sekian puluh (atau ratus?) tahun tanpa investasi sejak pulau “eksotis” itu “ditemukan”, kehidupan di sana baik-baik saja. Dalam rencana pembangunan wisata premium ala mazhab “pembangunanisme”, para investorlah yang tidak baik-baik saja. 

Pembangunan ala kapitalisme—sebagai oponen dari sosialisme (ada di sila ke-5 Pancasila)—mungkin memang bagus. Tapi kapitalisme juga melahirkan kolonialisme. Persis ketika VOC masuk nusantara demi mengembalikan modal investor di bursa Belanda. 

Penguasaan VOC lalu beralih ke Belanda. Pemerintah kolonial kemudian dibantu penguasa lokal meraup untung bagi kalangan mereka. Musim semi nasionalisme tiba di akhir perang dunia kedua. Ide “pembangunanisme” pun viral—yang dilegitimasi lembaga pendidikan pengusung gaya ekonomi kapitalisme. 

Orang berpendidikan, rentan terjerumus ke pandangan colonial gaze. Maksudnya, memandang mereka yang tidak berpendidikan setinggi mereka, kurang beradab. Padahal warga lokal punya “local wisdom” tersendiri. Rasanya argumen tadi sulit disangkal ketika para warga suku-anak-dalam di selatan Sumatera diminta berpakaian. Padahal mereka cukup pakai cawat biar gampang lari ketika dikejar beruang. 

Colonial gaze tadi bisa jadi berlaku pula kala taman nasional komodo dibeton. Bisa saja dalihnya agar kawasan itu “lebih berperadaban”, tapi apakah peradaban macam itu yang terbaik buat makhluk hidup di sana? Terakhir, saya kutipkan tweet ini:

"'Pembangunan' adalah simbol dan salah satu instrumen hegemoni barat. Didefinisikan sebagai asimilasi, tapi secara praktik ditujukan sebagai dominasi. Kemajuan masyarakat ditentukan secara seragam oleh paradigma barat, tanpa memperhatikan keberagaman latarbelakang budaya." (Mama) https://t.co/MHXIrXPnbM

— Margianta S. J. D. (@margianta) May 28, 2020

Dilema Sosial

Pagi ini saya papasan sama petugas renovasi rumah tetangga. Turun dari motor, dia lanjut menyesap rokok yang udah nyala sejak kendaraannya belum dimatikan. Kepada istri yang lagi jalan bareng, saya cerita bahwa momen adiksi kuli tadi ngingetin ke film yang baru-baru ini saya tonton: The Social Dilemma. 

Film produksi Netflix ini memaparkan analisa bahwa sosialisasi di media sosial ternyata bikin kita asosial. Kebanyakan narasumber yang muncul selama hampir dua jam durasi: mantan eksekutif perusahaan digital besar. Sesekali, kutipan pernyataan menyelingi paparan mereka. Salah satu yang saya ingat: 

Hanya ada dua industri yang pakai kata “user” ke konsumennya: drugs and social media. 

Dalam dokumenter ini, media sosial memang diposisikan serupa candu—dan tentu saja industri. Untuk mempermudah pemahaman penonton, ada ilustrasi yang memperkuat pemaparan para narasumber. Dalam ilustrasi ini, sebuah keluarga menghadapi keseharian di tengah adiksi media sosial. Orang tua berusaha bikin disiplin, si anak nggak bisa nahan pegang handphone. Pada akhirnya anak remaja ini menggantungkan penerimaan terhadap diri sendiri, berdasarkan respon orang atas citra yang dia tampilkan di media sosial. 

Balik lagi ke renungan saya soal rokok tadi. Tembakau hisap itu bikin kecanduan seseorang, sehingga dia jadi konsumtif (atas produk rokok itu). Ketika konsumtif, kebanyakan orang akan berhenti di sana. Di lain pihak, adiksi media sosial bikin kita jadi konsumen sekaligus produsen. Dalam sudut pandang tertentu, bisa dibilang kita sebenarnya ikut sekalian “bekerja” buat si perusahaan media sosial. Tanpa dibayar. Kalau belum nyampe level influencer yang postingnya dibayar, netizen macam ini bisa dibilang buruh gratisan.

Meskipun kesan distopia terasa dominan, toh kita sama-sama mafhum juga bahwa media sosial punya manfaat yang nggak kalah besar. Rokok aja bermanfaat kok. Setidaknya bagi ahli hisap yang merasa pikirannya lebih “plong”. Kadang sosial media bikin “nyesek”, ketika dia jadi bahan perbandingan antara hidup bahagia orang lain dengan hidup kita. Di sisi sebaliknya, barangkali justru itu jadi sumber motivasi. Dan motivasi itulah yang bikin hidup kita makin hidup. Kamu setuju nggak? []  

Belajar Sejarah Dari "Dari Buku ke Buku"

Mata pelajaran sejarah katanya mau dijadikan mata pelajaran pilihan. Ternyata, mendikbud klarifikasi bahwa itu sumbernya dokumen internal yang isinya “permutasi”—demikian Pak Nadiem menyebut istilah untuk (kurang lebih) “berbagai kemungkinan” penyusunan mata pelajaran. Pada akhirnya, Menteri Nadiem bilang mata pelajaran sejarah bakal tetap ada. 

Di satu sisi, polemik ini menunjukkan bahwa ada masalah komunikasi di Kementerian Pendidikan. Di sisi lain, publik jadi punya perspektif baru soal mata pelajaran sejarah. Tulisan di Tirto ini ditulis seorang mantan guru sejarah SMA Petrik Matanasi. Dia bilang, harusnya mata pelajaran sejarah diajarkan dengan menerapkan tingkat perkembangan siswa. 

Seharusnya di SMA dan SMK pelajaran Sejarah lebih menekankan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, serta ekonomi di dalam dan luar negeri. Semestinya siswa SMA jurusan IPS dan SMK rumpun ekonomi belajar tentang sejarah perekonomian Indonesia dengan, misalnya, menampilkan Hatta sebagai ekonom atau paling tidak menyinggung sejarah kewirausahaan di Indonesia.

Kasus ditutup. Sekarang, saya mau cerita tentang buku sejarah yang baru tamat saya baca. Bulan Agustus lalu, saya pernah ulas singkat sih buku yang judulnya “dari Buku ke Buku” ini. Kali ini, perspektif ulasan saya akan lebih banyak bahas tentang “pentingnya sejarah”.

Polycarpus Swantoro, penulis buku ini, menempuh pendidikan formal bidang sejarah di IKIP Sanatha Dharma Yogyakarta—selain dikenal juga sebagai salah satu dedengkot Kompas Gramedia. Meski buku ini bahas buku-buku bersejarah tentang Nusantara, kisahnya dibungkus dalam judul-judul tematik. 

Pak Swantoro membuka dengan judul Bermula dari Gambar Berwarna. Swantoro kecil terkenang dengan gambar lambang kotapraja Hindia-Belanda tahun 1930-an. Dari sanalah minat studi sejarahnya bermula. 

“’Historia docet’, kata sebuah adagium, ‘sejarah itu mengajar’. Masih ada sebuah adagium lagi yang erat kaitannya dengan sejarah... ‘di masa kini terletak masa lalu, di masa sekarang terkandung masa depan’.” (Hal. 6) 

Bahasan soal sejarah di buku “dari Buku ke Buku” ternyata ada juga yang terkait dengan tulisan di Tirto yang saya kutip di atas. Pak Swantoro mengutip pendapat Denys Lombard, penulis buku Nusa Jawa. Katanya, “ia tidak mengajarkan sejarah sebagai rentetan peristiwa, tetapi sebagai metode.” Dalam tulisan Tirto tadi, Petrik menulis bahwa justru mata pelajaran sejarah sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari saat ini.

Bagi saya, pelajaran Sejarah seharusnya melatih mereka menggali dan mengklarifikasi informasi. Pelajaran Sejarah sebenarnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melawan hoaks dan disinformasi, karena dalam pembelajaran sejarah sifat kritis seseorang adalah wajib dan sejarawan mesti melakukan kritik sumber ketika meriset dan menulis.

Artikel yang diterbitkan Tirto juga mengkritisi bahwa sejarah yang disajikan di sekolah, terlalu dominan bermuatan politik. Seandainya begitu, mungkin sejarah bakal jadi pelajaran favorit. Setidaknya bagi saya. Sayangnya, kata Pak Swantoro menutup buku yang saya bahas ini: “kata ‘seandainya’ tidak terdapat dalam kamus sejarah kehidupan siapa pun”. []