Memaknai Sejarah

The Beatles Belum Selesai

The Beatles bubar tahun 1970--Paul McCartney mundur dari band bulan April tahun itu. Kata bubar, barangkali lekat pula dengan makna selesai. Sudah. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Meski begitu, lain hal dengan kisah dari The Fabolous Four.  

Lebih dari 50 tahun kemudian, di tahun 2021, masih ada hal baru tentang kuartet asal Liverpool itu. Sebuah film dokumenter dengan sutradara Peter Jackson, dirilis di kanal OTT Disney+ tentang masa-masa akhir The Beatles. Judulnya Get Back.

8 Days a Week

Get Back belum saya simak, tapi saya nonton film "8 Days a Week"--dokumenter buatan Ron Howard dari tahun 2016. Selama 2 jam 17 menit, kisah The Beatles dituturkan dari berbagai macam sudut pandang. Dari Larry Kane, wartawan yang ngikutin tur mereka di AS tahun 1964-1965, Howard Goodall, komposer yang bandingkan musikalitas The Beatles dengan musisi klasik, sampai tentu saja, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison--para personel The Beatles.

Buat generasi yang nggak ngalamin popularitas The Beatles saat mereka masih ada, film ini enak ditonton. Banyak arsip penting ditampilkan dari masa itu. Karakter tiap orang di dalamnya pun sekilas tergambar. Misalnya saat semua personel mengenalkan diri. Setelah Harrison mengenalkan diri dan bilang "I play guitar", Lennon ambil gilirannya dan bilang "I play a better guitar". Haha.

Sesuai dengan subjudulnya, selain ceritakan sejarah band, film ini juga fokus ke perjalanan konser mereka. Tur ke tur. Termasuk momen pentas terakhir The Beatles tahun 1969. 

Konser itu sebenarnya bukan di atas panggung, tapi di atas gedung. Dibahasnya sekilas. Lagu "Don't Let Me Down" yang dinyanyikan dari atap kantor Apple itu juga jadi pengantar ke credit title. 

Tentang Sejarah, dari The Beatles

Film "8 Days a Week" memang terkesan seperti kita melihat The Fab Four dari "pandangan helikopter". Momen penting dalam perjalanan band memang terlihat, tapi terkesan terlalu tampak permukaan. FIlm Get Back, mendalami satu periode utama The Beatles--jelang mereka bubar. 

Kisah The Beatles, ternyata belum usai. Faktanya sebuah kejadian ternyata bisa saja tak habis dibahas. Itulah sejarah. Sebuah peristiwa, dimaknai ulang sesuai temuan terbaru. Atau temuan lama dengan konteks baru.

Tentang 1965

Pembaruan serupa, saya alami ketika baca-baca peristiwa geger 1965. Tahun itu orang tua saya baru lahir. Saya dan keluarga pun sangat beruntung karena sama sekali jauh dari dampak langsung kejadian itu: pembantaian ratusan ribu orang. Namun, momen pasca-65 mau nggak mau musti dipelajari kalau kita mau memahami lagi tentang tempat kita tinggal, Indonesia.

Tahun ini, ada tiga sumber yang saya baca. Pertama, buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 buatan Wijaya Herlambang. Kedua, majalah Tempo Edisi tanggal 4-10 Oktober 2021, judulnya Umi Sardjono dan Stigma Gerwani. Ketiga, majalah Intisari edisi bulan September bertajuk Tragedi '65 Dalam Ingatan.

Pemahaman Baru

Bacaan yang pertama, baru saya baca sampai halaman 73, dari 333 halaman. Hal baru yang saya dapat dari disertasi doktoral yang dibukukan ini, pemahaman tentang pembiaran. 

Di halaman 37, almarhum doktor dari University of Queensland Australia ini menulis: "...pembenaran atas praktik kekerasan melalui produk kebudayaan merupakan bentuk kekerasan juga yang disebut Galtung sebagai 'kekerasan budaya'."

Sudut pandang--yang sekali lagi bagi saya baru--itu menarik karena ternyata, pembiaran atas meninggalnya ratusan ribu orang karena sebuah stigma, dilanggengkan oleh sesuatu yang nampaknya menyenangkan: produk budaya. 

Terlalu Sadistis

Bacaan kedua, berupa majalah. Tempo punya tradisi cukup panjang dalam mengingatkan kita soal bahaya peristiwa di tahun 1965 itu. Tepatnya, mengingatkan dan menyajikan sudut pandang lain.

Dalam hal penceritaan Umi Sardjono, saya nggak yakin mana lebih dominan. Soalnya bacanya nggak selesai. Saya nggak kuat baca deskripsi nonmanusiawi tentang apa yang dialami seorang perempuan di masa kelam itu. Bahkan binatang pun nggak diperlakukan serendah itu. 

Ingatan tentang Tragedi '65

Majalah intisari usianya tahun 2021 ini sudah masuk bilangan 58. Terbitan sekepalan tangan dengan jargon histori, biografi dan tradisi ini rilis edisi berjudul "Tragedi '65 Dalam Ingatan". 

Ingatan tentang hidup pasca hari naas itu, dikisahkan dari 7 orang hidup manusia. Dari santri yang "belok kiri", saintis yang terbuang di Eropa, hingga seorang tokoh kunci malam tanggal 30 September itu: Letkol Untung.

"Kisah-Kisah Lucu Seputar Gestapu" melengkapi edisi ini. Lucu tanpa terkesan menertawakan duka. Misal, dikutip dari Kompas 4 Desember 1965: seorang pemuda gentar karena merasa diikuti dua perempuan dengan pisau yang ia takuti sebagai Gerwani--dengan stigma terhadap anggota organisasi itu yang sedemikian fantastis. Ternyata, mereka hanya mau bantu hajatan. "Beginilah nasib termakan rumor tidak jelas." Begitu bunyi kalimat penutup rubrik itu.

September Nanti, Apa Lagi?

Tahun depan, September bakal datang lagi. Lalu apa? Setidaknya dua. Nomor satu, berhati-hatilah dengan siapa pun yang berkuasa. Di ranah mana pun. Kedua, waspadalah dengan siapa pun yang mengatasnamakan narasi yang dibuat si penguasa untuk melakukan sesuatu terhadapmu.

Setidaknya, dua itulah yang saya pahami kali ini. Lain kali, mungkin beda lagi. Tergantung pemaknaan baru atau temuan baru tadi. 

Dan sejauh yang saya tangkap soal bubarnya The Beatles, pangkalnya ada di salah ucap Lennon soal Yesus Kristus. Mirip kasus Ahok di Indonesia tahun 2016 lalu. Coba kita tonton Get Back, barangkali ada yang motong kalimat penistaan itu. []

Tiarap

Masih soal polemik karikatur Majalah Tempo, yang direspon FPI dengan demonstrasi. Seperti yang kita telah ketahui, bahwa demonstrasi berakhir dengan permintaan maaf. Saya baca sebuah komentar di foto instagram Budi Setyarso—pemimpin redaksi Koran Tempo—bahwa seseorang melihat Arif Zulkifli dan Budi, dipaksa meminta maaf. Komentar itu disukai oleh empunya akun instagram @budisetyarso, yang kemudian saya pahami sebagai “ya, memang begitulah kondisinya”. Kisah tentang tekanan terhadap pers dan produk jurnalistik, banyak berasal dari masa orde baru. Wartawan yang mengalami era penuh tekanan itu pasti punya kisah menarik tentang bagaimana mereka sintas. Salah seorang di antara mereka, Karni Ilyas—yang biografinya masih saya baca. Ada sebuah bab yang membahas bagaimana majalah FORUM Keadilan yang dipimpin Karni, selamat dari pembredelan. Saya akan kisahkan garis besarnya untuk kemudian kita bandingkan dengan kondisi kekinian. Pada masa orde baru, operasional media massa harus berlangsung di bawah restu Menteri Penerangan melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Surat sakti ini bisa saja dicabut sewaktu-waktu dengan berbagai pertimbangan.

“Awak redaksi Tempo biasa menggunakan istilah ‘tiarap dulu’ bila pemberitaan mereka sedang bikin merah kuping penguasa” (hal. 228)

Majalah FORUM Keadilan, pada tahun 1994 sedang ada dalam incaran pembredelan, artinya SIUPP mereka akan dicabut. Penyebabnya, menurut Karni yang mendapat bisikan dari Gorries Mere—sekarang pensiunan jenderal Polri—ada pejabat kepolisian yang tidak menyukai Karni.

“Jadi waktu itu bukan FORUM lagi target operasi untuk dibredel, tapi sudah saya targetnya” (hal. 231)

Lalu apa yang dilakukan Karni? Ia menghubungi enam jenderal agar mereka menelepon Menteri Penerangan Harmoko untuk mengaku bahwa FORUM adalah majalah milik mereka—padahal sebenarnya satu grup dengan majalah Tempo. Harmoko akhirnya batal menghentikan izin terbit majalah FORUM Keadilan, karena “Harmoko kan nggak berani sama tentara, saya tahu kelemahannya itu”, kata Karni seperti tertulis di halaman 223 buku biografinya.

“Nah ketika kondisi sedang gawat begitu, Tempo bikin laporan tentang kapal selam dari Jerman. Dipakailah kesempatan itu oleh Harmoko untuk menghantam Tempo. Padahal maunya menghajar FORUM…” (hal. 223)

Ilmu Undur-undur Trik penyelamatan yang dilakukan Karni, diakuinya mirip ilmu undur-undur yang diajarkan sang ayah: berhenti bila ada kaki orang, jalan lagi bila halangan sudah berlalu. Jajaran pemimpin Tempo barangkali sedang bersiasat serupa. Meladeni permintaan demonstran ibarat mengulur benang layangan mengikuti arah angin, untuk kemudian menukik memutus senar layangan lain. Yang jelas, sekarang setidaknya mereka-yang-merasa-tersinggung-dengan-gaya-berita-satire-ala-karikatur-Tempo, sedikit terpuaskan. Dan kita pun makin paham bahwa di era pasca reformasi ini, tantangan berkarya jurnalistik bukan lagi berupa pengekangan penguasa, melainkan kebebasan yang kebablasan.

“Adalah tugas kita semua menjaga agar arah reformasi di segala bidang itu tetap bisa positif dan tidak berbalik menjadi negatif. Sebab, kalau itu terjadi, kita semua akan rugi dan kehilangan momentum untuk mempunyai negara demokratis yang berwibawa” (cakum Pendulum, 29 Juni 1998) []

Karikatur

Kemarin, massa dari FPI mendatangi kantor majalah Tempo. Mereka memprotes pemuatan karikatur yang ditafsirkan sebagai penghinaan. Singkat cerita, pemimpin redaksi Majalah Tempo meminta maaf atas dampak yang ditimbulkan. Ada pro kontra soal permintaan maaf itu. Karena meminta maaf berarti mengikuti kemauan massa atau mob, yang artinya mengarahkan situasi demokrasi menjadi mobokrasi—menurut KBBI: pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Ada pula yang mengapresiasi langkah Arif Zulkifli yang menekankan permemintaan maaf atas kondisi pasca penerbitan karikatur, bukan pemuatan karikatur di Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018. Yang mau saya katakan, kondisi di atas rasanya relevan dengan sejumlah kondisi di buku yang saat ini saya baca. Judulnya Karni Ilyas: Lahir Untuk Berita. Biografi ini sebenarnya terbitan tahun 2012. Di dalamnya, selain menceritakan perjalanan karir 40 tahun sebagai wartawan sang presiden Indonesia Lawyers Club, juga memuat catatan mingguannya yang dulu terkenal rutin dimuat di majalah FORUM keadilan: Catatan Hukum (cakum). Ada beberapa argumen dalam cakum yang mirip dengan kondisi yang dihadapi Tempo—dan media massa lain pada umumnya—terutama ketika berhadapan dengan ketidakpuasan publik atas produk jurnalistik. Dalam sebuah edisi cakum berjudul “Trial By The Press”—media massa yang mengambil alih wewenang hakim dalam persidangan—Karni berkisah tentang pejabat kejaksaan yang tidak nyaman dengan pemberitaan beberapa kasus. Mereka merasa terusik karena nama baik institusinya sedang diusik akibat sejumlah kasus, dari Bank Duta sampai Bappindo-Eddy Tansil. Karni membela diri bahwa kondisi serupa trial by the press yang dikeluhkan, justru terjadi karena pihak yang harusnya memberi klarifikasi malah tidak memenuhi haknya.

“faktor utama penyebab situasi itu terjadi adalah sikap kedua pejabat tersebut yang tetap saja tutup mulut bila dikonfirmasi wartawan” (cakum Trial By The Press, 7 Juli 1994)

Kondisi sebangun nampaknya terjadi dalam kasus yang menjadi latar belakang pembuatan karikatur di Majalah Tempo. Celakanya, seperti yang tertulis dalam cakum berjudul “Pers”, wartawan tak ubahnya setiap hari bertemu buah simalakama.

“Kalau berita yang diturunkan media massa kurang ‘menggigit’, pembaca akan menganggap wartawannya sudah melempem. Tapi, kalau beritanya cukup kritis, banyak pihak akan merasa tersinggung.” (cakum Pers, 25 September 1995)

Padahal,

“...keadaan masyarakat sendiri ikut menentukan lahirnya berita tersebut. Tidakkah, memang, pers sering menerima jeritan masyarakat...” (cakum Pers, 25 September 1995)

Dengan demikian, yang terjadi di kantor Tempo tempo hari kelihatannya timbul karena ketidakpahaman itu. Terlebih, demonstran juga tidak mengerti bahwa pengaduan produk jurnalistik mestinya dialamatkan ke Dewan Pers. Malangnya, polisi tidak mengarahkan mereka ke jalan yang benar, malah memberi izin demo ke kantor media massa. Maka jelas sudah simpulan dari realita pasca karikatur Majalah Tempo:

“Kekuasaan itu tidak hanya harus berarti kekuasaan raja atau presiden, ... kekuasaan kelompok mayoritas, bahkan kekuasaan alat-alat opini publik selama ini. Karena itu, Rendra berkesimpulan, reformasi apa pun juga, termasuk reformasi kekuasaan, tidak ada gunanya bila hukum tidak berada di atas segala-galanya.” (cakum Reformasi, 18 Mei 1998) []